Oleh: Gerardus Taena
Korupsi adalah penyakit kronis yang telah lama menggerogoti sendi-sendi kehidupan Bangsa dan Negara di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia. Korupsi bukan penyimpangan moral individu, tetapi sistemik, merusak perlambat pembangunan ekonomi, yang memperbesar ketimpangan dan ketidakadilan, dan merusak kepercayaan publik. Pertanyaan umum dan relevan: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari korupsi dalam negeri? Jika kita melirik penampilan dan persepsi kasat mata, dengan bengkoknya tingkah laku sekelompok elit di bidang politik sekaligus, birokrasi menyalahgunakan kepercayaan publik, yang sangat kita banggakan, dengan adilnya kita mendapat kerugian. Namun demikian, analisis lebih dalam oleh para ahli ekonomi menunjukkan bahwa rugi semi-resmi sangat jauh lebih tinggi daripada laba pribadi, pemindahan kekayaan dari ribua.setStatus menjadi kelompok yang terbatas.
Keuntungan paling real dari korupsi dinikmati oleh para pelaku korupsi itu sendiri yaitu individu atau kelompok yang memiliki akses dan kekuasaan untuk memanipulasi sumber daya publik. Dalam konteks Indonesia, ini seringkali merujuk pada pejabat negara, politisi, aparatur sipil negara, hingga pengusaha yang terlibat dalam praktik suap dan kolusi. Mereka memperoleh kekayaan ilegal dalam bentuk uang tunai, aset properti, fasilitas mewah, dan pengaruh politik. Sebagai contoh, kasus-kasus besar korupsi proyek infrastruktur atau pengadaan barang dan jasa menunjukkan bagaimana dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dialihkan menjadi keuntungan pribadi. Keuntungan ini bersifat material dan langsung, memberikan mereka status sosial dan ekonomi yang jauh melampaui apa yang seharusnya mereka peroleh secara sah. Selain para pelaku langsung, kelompok kedua yang mendapat keuntungan, meskipun sering kali tidak disadari atau bersifat sementara, adalah jaringan kolega dan kroni yang memfasilitasi tindak pidana korupsi tersebut. Dalam praktik korupsi skala besar, jarang sekali seorang pejabat bertindak sendirian. Mereka membutuhkan koneksi di legislatif untuk meloloskan regulasi yang menguntungkan, di sektor perizinan untuk mempermudah proyek ilegal, atau di lembaga penegak hukum untuk melindungi diri dari jerat hukum. Jaringan ini, yang sering disebut sebagai oligarki atau mafia perizinan, memperoleh imbalan berupa proyek, monopoli pasar, atau perlindungan hukum. Keuntungan mereka adalah keuntungan struktural, yang memungkinkan mereka mempertahankan posisi dominan dalam ekonomi dan politik tanpa melalui persaingan yang sehat.
Narasi mengenai siapa yang sebenarnya diuntungkan menjadi kompleks ketika kita melihat dampak jangka panjang. Secara makroekonomi, korupsi menciptakan inefisiensi besar. Dana yang dikorupsi adalah dana yang tidak masuk ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun drastis. Masyarakat miskin dan rentan, yang paling bergantung pada layanan publik tersebut, adalah pihak yang paling menderita kerugian terbesar. Mereka tidak mendapatkan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, atau fasilitas infrastruktur yang aman dan efisien. Dengan demikian, korupsi secara efektif menguntungkan kelompok yang sudah mapan dengan cara merugikan mayoritas yang belum memiliki akses yang setara. Lebih jauh lagi, korupsi menguntungkan para pihak yang ingin mempertahankan status quo ketidakadilan. Ketika kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir orang yang meraihnya melalui cara-cara kotor, mereka memiliki insentif kuat untuk mempertahankan sistem yang memungkinkannya. Mereka akan mengamankan kursi kekuasaan melalui pembiayaan politik yang ilegal, memanipulasi proses pemilihan, dan melemahkan institusi pengawas. Dalam konteks ini, korupsi menguntungkan stabilitas rezim yang korup, bukan stabilitas negara yang sehat. Keuntungan mereka adalah keberlanjutan dominasi politik mereka, meskipun hal itu berarti mengorbankan kemajuan bangsa.
Di pihak lain, ada pula argumen bahwa korupsi dalam kondisi tertentu secara paradoks dapat menguntungkan pihak asing atau investor yang tidak etis. Dalam lingkungan birokrasi yang korup dan penuh hambatan, terkadang suap menjadi “pelumas” yang mempercepat proses perizinan yang seharusnya memakan waktu lama. Investor asing yang tidak keberatan membayar biaya suap demi mendapatkan akses pasar atau sumber daya alam dengan cepat dapat diuntungkan. Meskipun ini adalah pandangan yang sangat pragmatis dan mengabaikan etika, dari sudut pandang efisiensi transaksional jangka pendek bagi oknum tersebut, suap terbayar. Namun, kerugian negara jauh lebih besar karena aset dijual dengan harga murah atau lingkungan dirusak tanpa pertimbangan dampak lingkungan yang memadai. Sebaliknya, pihak yang paling dirugikan adalah negara sebagai entitas kolektif dan seluruh warga negara Indonesia. Negara kehilangan pendapatan signifikan, investasi asing yang jujur enggan masuk karena tingginya risiko korupsi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah runtuh. Kepercayaan yang hilang ini adalah kerugian non-materiil yang dampaknya terasa dalam apatisme politik, menurunnya kepatuhan sipil, dan meningkatnya intoleransi sosial akibat rasa ketidakadilan yang meluas. Ketika dana untuk membangun sekolah dialihkan untuk membeli mobil mewah seorang pejabat, hasilnya adalah generasi muda yang kurang terdidik, yang pada akhirnya akan menghambat daya saing bangsa di kancah global.
Jawaban atas pertanyaan siapa yang diuntungkan dari korupsi di negeri sendiri adalah segelintir kecil elit yang berkuasa. Keuntungan mereka bersifat material, cepat, dan tidak berkelanjutan. Namun, keuntungan sesaat ini dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh seluruh rakyat Indonesia melalui defisit pembangunan, tergerusnya kepercayaan publik, dan melanggengnya ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda penegakan hukum, melainkan imperatif moral dan strategis untuk memastikan bahwa keuntungan pembangunan dinikmati secara adil oleh seluruh komponen bangsa, bukan hanya oleh segelintir aktor yang tidak bertanggung jawab. Upaya ini harus melibatkan penguatan institusi, transparansi total dalam pengelolaan anggaran, dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu agar keuntungan kolektif negara dapat terwujud.
Penulis: Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang.
