Oleh:
Edison Rihi, S.H
Pernah menjadi advokat & sekarang anggota DPRD Kab Manggarai
Dalam dunia advokasi, perbedaan pendapat hukum adalah sesuatu yang lumrah. Bahkan, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Namun, ketika perdebatan hukum bergeser dari substansi perkara menjadi serangan terhadap kapasitas pribadi, integritas profesi justru dipertaruhkan.
Tidak tepat apabila seorang advokat meragukan pemahaman hukum rekan sejawatnya hanya karena terdapat perbedaan pandangan atau strategi hukum. Lebih tidak tepat lagi apabila perbedaan tersebut kemudian diarahkan pada upaya mendiskreditkan gelar akademik, kompetensi, atau kehormatan pribadi seseorang. Dalam tradisi hukum yang sehat, yang diuji adalah argumentasinya, bukan identitas orang yang menyampaikan argumentasi tersebut.
Filsuf hukum Jerman,*J𝑢̈𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠,* menekankan bahwa kebenaran dalam ruang publik harus dibangun melalui kekuatan argumen 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑔𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡), bukan melalui otoritas, tekanan, atau serangan personal. Artinya, apabila terdapat pandangan hukum yang dianggap keliru, maka bantahlah dengan dasar hukum, doktrin, yurisprudensi, dan logika yang lebih kuat, bukan dengan merendahkan martabat pihak yang berbeda pendapat.
Dalam profesi advokat, terdapat prinsip 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑢𝑚 𝑛𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 atau profesi yang terhormat. Kehormatan profesi tidak hanya diukur dari kemampuan memenangkan perkara, tetapi juga dari cara menjaga etika dalam berinteraksi dengan sesama penegak hukum. Kritik terhadap pendapat hukum tentu diperbolehkan, namun kritik tersebut harus tetap berada dalam koridor profesionalisme dan rasa hormat.
Perlu dipahami bahwa hukum bukan ilmu pasti seperti matematika. Satu norma hukum dapat melahirkan berbagai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan pandangan hukum tidak serta-merta menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak memahami hukum. Sebaliknya, perbedaan tersebut justru menunjukkan bahwa hukum memiliki ruang diskursus yang harus diselesaikan melalui argumentasi yang rasional dan mekanisme hukum yang tersedia.
Dalam konteks ini, publik perlu dibiasakan untuk menilai kualitas argumentasi, bukan sekadar memperhatikan siapa yang berbicara. Sebab dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, melainkan oleh siapa yang mampu menghadirkan alasan hukum yang paling dapat dipertanggungjawabkan
Secara etik, sesama advokat sejatinya bukanlah musuh. Mereka adalah bagian dari pilar yang sama dalam sistem peradilan. Boleh berbeda pendapat, boleh berdebat dengan keras, bahkan boleh saling menguji argumentasi. Namun, kehormatan profesi akan tetap terjaga apabila perdebatan itu diarahkan untuk mencari kebenaran hukum, bukan untuk merendahkan integritas dan martabat rekan sejawat.
