Opini  

Menyelamatkan Kopdit Swasti Sari: Ketika Uang Anggota Menjadi Taruhan Politik Elit

Oleh: Martin Iker

Kondisi yang melanda Koperasi Kredit (Kopdit) Swasti Sari pasca-Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2026 kian hari kian memperprihatinkan. Sebagai salah satu pilar utama ekonomi mikro di Nusa Tenggara Timur (NTT), lembaga ini kini berada di titik nadir akibat dualisme kepemimpinan yang membingungkan. Alih-alih duduk bersama secara dewasa dalam satu meja untuk melakukan rekonsiliasi, kedua kubu yang bersengketa justru lebih memilih saling melempar argumen, klaim kebenaran, dan somasi sepihak melalui media massa.

Ego elit yang dipertontonkan tanpa adanya tatap muka langsung ini tak ubahnya sebuah “sandiwara murah”.

Ironisnya pemilik sah lembaga ini yaitu puluhan ribu anggota harus menjadi penonton yang dilematis sekaligus pihak yang menanggung risiko terbesar.

Akar kekisruhan ini bersumber dari perbedaan tafsir hukum yang sangat tajam atas dua peristiwa penting sepanjang tahun 2026:

Kubu Wilhelmus (Wilem) Geri dkk : Merasa memegang tongkat estafet kepemimpinan yang sah berlandaskan pelantikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT pada 11 April 2026. Kendati demikian, pelantikan ini memicu kritik keras di internal karena dinilai dilakukan secara tertutup (“sembunyi-sembunyi”) dan tidak digelar di hadapan forum tertinggi Rapat Anggota.

Kubu Hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) : Mengklaim legitimasi konstitusional melalui prosesi angkat sumpah pengurus dari perwakilan anggota pada 1 Agustus 2026.

Forum ini diklaim sebagai gerakan penyelamatan kedaulatan anggota. Namun, kubu Wilem Geri beserta GM secara tegas membalas bahwa pelaksanaan RALB tersebut inkonstitusional serta tidak memenuhi syarat mutlak anggaran dasar koperasi.

Di tengah perang dokumen dan klaim administrasi ini, ironisnya operasional pun terjadi. Kubu Wilem Geri dkk dilaporkan tetap menjalankan aktivitas operasional harian koperasi dengan dugaan kuat menggunakan pembiayaan dari uang kas dan simpanan anggota. Sebaliknya, kubu hasil RALB memilih langkah defensif dengan menggunakan dana swadaya murni untuk membiayai pergerakan mereka. Perbedaan mencolok ini memicu pertanyaan krusial: sejauh mana kepatuhan para elit terhadap keselamatan aset pemilik koperasi?
Penggunaan uang anggota oleh kepengurusan yang legalitasnya sedang digugat di bawah bayang-bayang sengketa memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

1. Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (Pasal 31): Pengurus bertanggung jawab penuh mengenai pengelolaan koperasi kepada Rapat Anggota. Menjalankan operasional di bawah kepengurusan yang legalitasnya cacat berpotensi besar ditolak dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mendatang.

2. Tanggung Jawab Renteng atas Kerugian (Pasal 34 ayat 1) : Jika di kemudian hari peradilan memutuskan bahwa kepengurusan operasional tersebut tidak sah, maka segala biaya operasional yang dikeluarkan menggunakan uang koperasi dikategorikan sebagai kerugian materiil lembaga. Para pengurus wajib menggantinya secara tanggung renteng menggunakan harta pribadi mereka.

3. Ancaman Sanksi Pidana (Pasal 34 ayat 2) : Jika tindakan pengurus terbukti merugikan koperasi karena unsur kesengajaan ego kelompok, hal tersebut dapat berujung pada penuntutan pidana oleh kejaksaan atas pasal penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP).
Kekisruhan internal Swasti Sari kini telah menciptakan efek riak (ripple effect) yang merusak reputasi keluar. Secara psikologis, mitra perbankan dan lembaga sekunder seperti Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) BK3D Timor kini berada dalam posisi yang sangat dilematis dan penuh kecemasan.

Bagi mitra perbankan, dualisme kepemimpinan adalah sinyal bahaya (red flag) utama dalam manajemen risiko kredit (credit risk). Bank mengutamakan kepastian hukum terkait siapa figur yang sah secara de jure untuk menandatangani dokumen penjaminan, pencairan dana, atau kerja sama taktis. Ketika terjadi dualisme, muncul kecemasan psikologis di kalangan sanksi perbankan bahwa transaksi yang mereka lakukan saat ini bisa digugat atau dianggap tidak sah oleh kubu lawan di masa depan. Akibatnya, bank kemungkinan besar akan membekukan fasilitas kredit demi mengamankan aset mereka sendiri.

Sementara itu, bagi Puskopdit BK3D Timor selaku pengayom gerakan koperasi di wilayah Timor, sandiwara politik ini menjadi beban psikologis yang berat. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit untuk menjaga netralitas sekaligus melihat reputasi gerakan koperasi kredit di NTT ikut tercoreng. Ada kekhawatiran psikologis mendalam akan terjadinya contagion effect (efek menular) di mana ketidakpercayaan publik pada Swasti Sari bisa merembet ke kopdit-kopdit lain di bawah naungan BK3D Timor.
Saling klaim di media tidak akan pernah menghasilkan pemenang, melainkan hanya akan memicu kepanikan yang berujung pada penarikan dana besar-besaran (rush money) oleh anggota.

Berhentilah menjadikan uang anggota sebagai jaminan atau modal dalam memelihara konflik kepemimpinan.
Solusi paling ksatria dan elegan bagi kedua komposisi ini adalah segera membawa sengketa ini ke meja hijau. Biarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menguji keabsahan SK pelantikan dari Dinas Koperasi tanggal 11 April lalu, dan biarkan peradilan perdata menguji legalitas pelaksanaan RALB tanggal 1 Agustus.
Melalui jalur hukum formal, kepastian hitam di atas putih akan mengembalikan ketenangan psikologis anggota, perbankan, dan Puskopdit BK3D Timor. Siapa pun yang nantinya dinyatakan tidak sah oleh hukum harus berjiwa besar meletakkan jabatan, dan siapa pun yang menang wajib merangkul semua pihak demi masa depan Kopdit Swasti Sari yang utuh. Anggota dan mitra tidak butuh pemenang konflik; mereka hanya butuh rasa aman atas investasi, uang, dan masa depan kemitraan mereka.

Penulis: Kepala Kantor Kas Maurole Cabang Ende.

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version