Pemkab Manggarai Alokasi Anggaran 1 Milliar Lebih untuk Bangun Jalan di Cibal Barat

Papan informasi proyek (Foto: Kons Hona)

RUTENG,RANAKANEWS.Com-Pemerintah Kabupaten Manggarai menggunakan Dana Pinjaman Daerah tahun 2026  fokus pada pembangunan jalan di wilayah itu. Mengingat, kondisi jalan di Cibal dan Cibal Barat dinilai rusak parah.

Oleh sebab itu, beberapa paket proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran miliaran rupiah.

Salah satu ruas jalan yang sedang dikerjakan saat ini adalah  rehabilitasi jalan  Golo Nggorong menuju Latung yang terletak di Kecamatan Cibal Barat.

Pejabat Pembuat Komitmen, Fenndy Jemali menerangkan, ruas jalan itu sedang dikerjakan oleh  CV. Wae Ngali Leok dengan nilai kontrak Rp.1.030.000.000,00, dan diawasi oleh  konsultan pengawas dari CV. Mandira Design Konsultant.

“Pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender kerja dengan nomor kontarak: PUPR.800.878/116/PPKJLN.PD2/1X/2026. Sementara jenis pekerjaannya adalah Rolled Sheet / Hot Rolled Sand-sheet (Aspal HRS) atau biasa disebut jenis campuran aspal panas bergradasi semi-senjang dengan kadar aspal tinggi untuk jalan raya,” ujarnya kepada Wartawan, Senin, 19 Oktober 2026.

Fendy berharap kontraktor pelaksana meyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam surat kontrak kerja. Ia juga menekankan soal standar mutu pekerjaan .

“Kwalitas pekerjaan sangat dibutuhkan serta tidak mengabaikan petunjuk teknis dalam melaksanakan proyek itu,”katanya.

Proses pengerjaan HRS di Cibal Barat (Foto :Kons Hona)

Secercah Harapan Warga

Anus Nabur, Warga  Latung menyampaikan beberapa catatan penting kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jalan itu. Baik konsultan pengawas maupun konsultan perencana dan penyedia jasa.

Menurutnya, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran  melalui Dana Pinjaman Daerah untuk rehabilitasi jalan. Namun, dalam proses pengembalian uang tersebut salah satu sumbernya adalah pajak rakyat.

Sehingga, sangat penting keterlibatan masyarakat dalam mengkawal dan mengontrol setiap item pekerjaan. Pasalnya, uang itu bersumber dari rakyat namun pemerintah mengemas dalam bentuk program yakni pembangunan dan rehabilitasi jalan.

Oleh sebab itu, Ia meminta setiap item pekerjaan perlu ada unsur keterbukaan kepada publik.

“Publik itu siapa? orang-orang yang membayar pajak untuk pembangunan ruas jalan tersebut” ungkapnya.

Ia menilai jalan adalah sektor vital dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa jalan maka akan terjadi disparitas antarwilayah.

“Ketika pemerintah  berpihak kepada kepentingan masyarakat maka tugas  kontraktor adalah  menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan  tidak mengabaikan aspek mutu. Semua ini untuk kesejahteraan bersama” tutupnya. (Kons Hona).

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version