Oleh: Kordianus Lado
Reformasi kepolisian di Indonesia pasca-Orde Baru bertujuan mewujudkan institusi Polri yang profesional, akuntabel, humanis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia. Namun, terbitnya Peraturan Kapolri (Perkap) tentang penyerangan oleh anggota Polri menuai polemik dan pertanyaan serius mengenai arah reformasi yang tengah berjalan.
Perkap ini, yang mengatur tata cara dan batasan penggunaan kekuatan oleh anggota Polri dalam menghadapi berbagai situasi, menjadi kontroversial karena dianggap berpotensi membuka ruang bagi tindakan kekerasan berlebihan dan penyalahgunaan wewenang.
Penulis dalam analisisnya menyatakan bahwa Perkap penyerangan polisi ini, meskipun bertujuan memberikan kepastian hukum bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, berpotensi menjadi langkah mundur dalam reformasi kepolisian jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat.
Perbandingan dengan KUHAP dan Perkap Sebelumnya.
Untuk memahami relevansi Perkap ini, perlu dilakukan perbandingan dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Perkap sebelumnya yang mengatur tentang penggunaan kekuatan oleh anggota Polri.
KUHAP sebagai landasan hukum acara pidana di Indonesia, telah mengatur tentang kewenangan penyidik Polri dalam melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun, KUHAP tidak secara eksplisit mengatur tentang penggunaan kekuatan oleh anggota Polri dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda.
Sebelum Perkap ini, telah ada beberapa Perkap yang mengatur tentang penggunaan kekuatan oleh anggota Polri, seperti Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam setiap tindakan kepolisian, termasuk dalam penggunaan kekuatan.
Relevansi dan Potensi Penyalahgunaan
Menurut Kordianus Lado, Perkap penyerangan polisi ini memiliki relevansi dalam memberikan kepastian hukum bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pedoman yang jelas tentang kapan dan bagaimana kekuatan dapat digunakan, anggota Polri diharapkan dapat bertindak lebih profesional dan terhindar dari keraguan hukum.
Namun, potensi penyalahgunaan wewenang menjadi ancaman serius jika Perkap ini tidak diimplementasikan dengan hati-hati dan transparan. Rumusan pasal yang multitafsir dapat disalahgunakan oleh oknum anggota Polri untuk melakukan tindakan kekerasan berlebihan, terutama dalam menghadapi aksi demonstrasi atau situasi konflik lainnya.
Rekomendasi untuk Perbaikan
Untuk memastikan bahwa Perkap ini tidak menjadi langkah mundur dalam reformasi kepolisian, Kordianus Lado memberikan beberapa rekomendasi:
1. Revisi Rumusan Pasal: Rumusan pasal yang multitafsir harus direvisi agar lebih jelas dan tidak membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang.
2. Penguatan Pengawasan: Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap tindakan penggunaan kekuatan oleh anggota Polri diawasi secara ketat dan transparan.
3. Pelatihan HAM: Pelatihan tentang HAM dan penggunaan kekuatan yang proporsional harus ditingkatkan secara berkelanjutan bagi seluruh anggota Polri.
4. Dialog Publik: Dialog publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat perlu dilakukan secara berkala untuk membahas isu-isu terkait kepolisian dan mencari solusi yang konstruktif.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Perkap penyerangan polisi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung tugas kepolisian, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip HAM dan supremasi hukum yang menjadi fondasi reformasi kepolisian di Indonesia.
Penulis: Jurnalis TrenNews.id
