RUTENG, RANAKANEWS.Com – Program nasional yakni Swasembada Pangan Nasional’yang dikemas oleh Prabowo-Gibran kini sudah menjamur ke Manggarai-Nusa Tenggara Timur.
Ratusan Miliar anggaran negara sudah dialokasi ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat.
Misalnya, pembangunan ruas jalan yang bersumber dari Inpres 2025 sudah terlaksana dengan baik. Dan, kini kehadiran jalan program pusat itu sudah dirasakan oleh masyarakat Manggarai dan Manggarai Timur.
“Inpres Jalan Daerah (IJD) di Satar Mese Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah pusat sudah alokasikan anggaran puluhan milliar untuk mendukung sektor pertanian dan swasembada pangan, bahkan memudahkan mobilitas warga untuk menjalankan aktivitas mereka,” ujar salah satu warga Manggarai, Daniel Sagu, kepada media www.Ranakanews.com, Sabtu, 14 Februari 2026.
Menurutnya, kehadiran dua jalan ini mendukung aktivitas para petani karena dua ruas itu merupakan sentral penghubung menuju persawahan warga. Sehingga, bagi dia, penetapan lokasi IJD oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, khususnya para petani. Bukan saja jalan, rezim Prabowo-Gibran juga sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung sektor pertanian di NTT.
“Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan irigasi senilai RP102 Miliar lebih,” ungkapnya.
Anggaran yang fantastis ini untuk pembangunan 15 titik irigasi yang tersebar di Kabupaten Manggarai Timur. Dan kini sudah dirasakan oleh warga atas kehadiran irigasi tersebut. “Sementara, Kabupaten Manggarai mendapatkan anggaran 30 milliar lebih untuk pembangunan 6 irigasi,” tukasnya.
Pembangunan irigasi dan jalan ini dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani.
“Negara sudah menghadirkan irigasi untuk mendukung pola pertanian modern, sehingga kehadiran irigasi itu dengan harapan meningkatkan kesejahteraan para petani di masing-masing daerah,” ungkap Daniel.
Sementara, Warga Manggarai Timur, Agglus Jana, menyampaikan apresiasi atas program Prabowo-Gibran yang menjamur hingga ke daerah.
Tentu, kata dia, komitmen swasembada pangan nasional harus didukung oleh fasilitas yang memadai. Misalnya jalan dan irigasi, bahkan pupuk hingga pada fasilitas pertanian lainnya.
” Saya secara pribadi sangat mendukung program pusat ini. Karena sasaran utamanya adalah pertanian. ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang tidak butuh beras?. Hasil pertanian ini yakni beras menjadi kebutuhan dasar kita. Oleh sebab itu, mari kita dukung dengan program tersebut” pintanya.
Apalagi, masing-masing pemerintah daerah di NTT berkolaborasi dengan TNI dalam membangun jaringan irigasi. Di mana TNI melalui programnya yakni Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) secara sigap membangun sejumlah fasilitas pertanian hingga ke kampung-kampung.
“Kolaborasi program nasional hingga daerah akan berdampak pada kemajuan sektor pertanian,” tukasnya.
Secercah Harapan untuk Presiden Prabowo.
Program nasional Prabowo-Gibran di Manggarai Raya-NTT menuai apresiasi atas kuncuran anggaran negara yang begitu besar. Tentu, hal ini membuktikan perhatian pemerintah pusat untuk daerah menjadi skala prioritas.
Kendati demikian, Angglus menyampaikan catatan kritis untuk program nasional ini. Ia mengatakan, pembangunan nasional merujuk pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah memberikan arah, panduan ideologis, dan pedoman strategis bagi pembangunan nasional jangka panjang dan menengah agar berjalan terarah, terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan.
GBHN bertujuan mewujudkan cita-cita proklamasi, yakni masyarakat adil dan makmur, serta menjamin kesinambungan pembangunan meski terjadi pergantian kepemimpinan.
Menjaga Arah Pembangunan yakni dengan memastikan pembangunan nasional tidak berubah-ubah atau bergantung pada program partai politik, melainkan berkesinambungan.
Menciptakan Kesinambungan menjadi panduan jangka panjang dan menengah agar sasaran pembangunan tercapai secara bertahap.
Menyatukan Kebijakan Pusat dan Daerah dengan menciptakan keseragaman dan integrasi kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia .
Sebagai haluan negara menjadi rujukan utama (blueprint) bagi Presiden atau pemerintah dalam menetapkan kebijakan operasional. Menjamin stabilitas politik dan ekonomi melalui perencanaan yang terstruktur. Secara ringkas, GBHN bertujuan mengarahkan bangsa mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.
Di sisi lain, ia meminta presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi proses tender proyek nasional. pasalnya, lanjut Angglus, proses pekerjaan irigasi dan jalan yang merupakan program IJD ini diberikan waktu yang sangat mepet. Dan sangat berdampak pada kualitas pekerjaan.
“Apalagi, pekerjaan ini dilaksanakan pada musim hujan. Sehingga hal ini yang perlu dievaluasi kembali,” katanya.
Sedangkan, untuk pembangunan jalan, ia menilai sangat memuaskan dan diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan dalam surat perintah kerja. Sehingga perusahaan seperti ini perlu dipertahankan.
Ia juga meminta, agar pemerintah pusat memberikan seluas-luasnya kepada kontraktor dari masing-masing daerah untuk mengerjakan proyek program pusat tersebut.
” Kontraktor lokal tidak menjadi penonton dalam pembangunan daerah mereka. Diberi kesempatan kepada perusahaan mereka. Karena mereka yang mengetahui kondisi ril di lapangan,” ucapnya. (KH)
