Wangi KKN Dipusaran Lelang Paket Rp11 M Rabat Beton Latonliwo, ULP Diminta Kerja Profesional

Jalan rusak Basira-Kotenwala Tanjung Bunga yang mau dikerjakan dengan Rabat Beton senilai Rp11 M APBD Flotim 2025, yang proses lelangnya sedang jalan menebar aroma wangi KKN: Foto (Doc.FB/OLA/Ranakanews.com)

LARANTUKA,RANAKANEWS.com-
Proses lelang paket pekerjaan rabat beton yang menghubungkan 3 desa yakni Latonliwo 1, Latonliwo 2 dan Basira Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flotim sepanjang 6 Km, dengan anggaran Rp11 M mulai menebar aroma wangi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Unit Lelang dan Pengadaan Pemda Flotim yang dikomandani Asisten II Setda Flotim Adrianus Lamabelawa,SH pun langsung diwanti-wanti untuk tetap kedepankan aturan main yang benar, obyektif serta menjauhi area terlarang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, agar paket proyek ini kemudian tidak berujung adanya proses hukum terhadap para pihak yang terlibat, baik Pejabat Unit Lelang dan Pengadaan, maupun rekanan.

Pasalnya, dari informasi yang diperoleh Wartawan, proses lelang mulai ditengarai adanya indikasi tidak prosedural, dimana pemenang lelang sudah ditentukan, bahkan sebelum proses lelang dimulai.

Tak cuma itu, disinyalir juga jika hanya rekanan tertentu yang diundang pada tahap pembuktian.

“Iyah, ini informasi yang mendekati valid, jika yang mendapat undangan pembuktian hanya penyedia jasa atau rekanan yang sudah ditentukan sebagai pemenang,”ujar sumber kuat yang enggan ditulis identitasnya, dalam sebuah kesempatan terbatas saat bertemu Wartwan, belum lama ini.

Sementara itu, salah satu staf rekanan yang ikut proses lelang mengungkapkan, adanya pergerakan orang-orang tertentu dalam lingkaran kekuasaan politik pemerintahan Flotim saat ini, yang secara terang-terangan bekerja all out untuk memenangkan rekanan tertentu.

“Kami hanya minta satu saja, tolong pihak Pejabat ULP Pemda Flotim bekerja profesional, obyektif dan transparan.

Kasihan jika proses lelang jadi bermasalah, karena ada intervensi berlebihan pihak tertentu,”ujarnya sembari meminta agar identitasnya dirahasiakan.

Lelang paket pekerjaan rabat beton sejauh 6 Km dengan nilai Rp11 M bersumber dari APBD Flotim mendahului perubahan tahun anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dikuti oleh 4 rekanan, dia ntaranya : CV.Keynward Rp9.753.400.000, CV.Cahaya Melatih Rp.9.878.000.000, CV.Rokatenda Rp10.423.212.499,06 dan CV.Valentin Rp.10.921.163.307,97.

Dibagian lainnya, lelang paket dengan angka fantastis Rp11 M ini mulai mendapat banyak sorotan warga Flotim melalui media sosial Facebook, juga.

Kritik keras terhadap kinerja ULP, bahkan bagian perencanaan lelang paket proyek ini pun dilayangkan terbuka.

Peren Lamanepa misalnya, menyampaikan pihak panitia lelang harus melihat dengan jernih angka penawaran rekanan yang variatif tersebut, serta hati-hati dalam menentukan pemenang.

Pasalnya, ada perbedaan angka penawaran yang begitu jauh antar rekanan.

Juga, soal kondisi krusial ketika Kadis PUPR Flotim harus menerbitkan SK bagi dirinya sendiri untuk menduduki jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Padahal, Pemda Flotim pernah menggelontorkan dana dalam rangka peningkatan kompetensi ASN menjadi Pejabat Pembuat Komitmen.

Asisten II Setda Flotim Adrianus Lamabelawa,SH belum dikonfirmasi Wartawan untuk mendapatkan penjelasan terkait proses lelang paket proyek Rp11 M Rabat Beton di wilayah Tanjung Bunga ini.

Kendati demikian, Adrianus Lamabelawa yang juga pejabat senior Pemda Flotim, punya pengalaman di bidang ULP Flotim, diminta agar mampu mengendalikan proses lelang paket Rp11 M APBD Flotim 2025 dengan baik, obyektif dan transparan, sesuai slogan ‘setan transparansi’ yang selalu digaungkan Bupati-Wakil Bupati Flotim Anton Doni-Ignas Uran saat melakukan penandatanganan MOU dengan Kejaksaan Negeri Flotim.

“Semoga pengawasan terhadap pekerjaan jasa konstruksi di Flotim bisa dimulai diawal kepemimpinan politik Flotim ADDIBU, yakni lelang paket proyek yang nilainya paling besar diawal pekerjaan jasa konstruksi di wilayah Tanjung Bunga tersebut.

Iyah, pekerjaan proyek ini menjadi ujian terbesar perdana bagi Bupati-Wakil Bupati ADDIBU.

Jika proses lelang ini langsung bermasalah karena ada unsur KKN, maka berpotensi merusak agenda-agenda proyek lainnya kedepan.

Kita berharap agar Asisten II Setda Flotim Adrianus Lamabelawa dan Kadis PUPR Flotim Saul Hekin,ST bisa berkolaborasi menjaga proses lelang berjalan secara jujur, obyektif dan terbuka,”pungkas salah satu pemerhati dunia jasa konstruksi NTT, yang dihubungi Wartawan. (OLA)

error: Konten dilindungi!