WAIKABUBAK, RANAKANEWS.com– Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, SH didampingi Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Imanuel M. Anie, M.Si dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Semuel Dato Mesa,S.Sos memimpin rapat koordinasi pengelolaan bantuan sosial yang digulirkan pemerintah pusat, Selasa (07/06/2022).
Fokus utama pada rapat ini adalah membahas penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat penerima di Kabupaten Sumba Barat melalui beberapa program diantaranya adalah PKH, Kartu Sembako (BPNT, BPT, Migor PKL), KIS PBI, Kartu Prakerja dan BLT Desa.
Permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terjadi dilapangan adalah masih belum akurat dan belum tepat sasarannya pada tiap keluarga penerima manfaat. Hal ini tentu diperlukannnya langkah-langkah dalam perbaikan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebelumnya.
Dalam arahannya Bupati Sumba Barat mengatakan bahwa banyak data penerima bantuan sosial dan data penerima kesejahteraan sosial di lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya Bansos yang diberikan pemerintah tentu memerlukan koordinasi yang baik antara pengelola program sehingga penerima manfaat bansos dapat tepat sasaran. Koordinasi tersebut meliputi penyajian data yang akurat yang merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Banyak hal yang kita temukan terkait bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan maka dari itu “saya tegaskan agar kita pandai memilih atau mengoreksi data data masyarakat yang menerima bantuan sosial agar tidak terjadi lagi masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran,” tegas Bupati Yohanis.
Bupati mengingatkan juga agar dilakukan perbaikan data yang turut melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah serta pendamping program.
Ia mengharapkan Camat, Lurah maupun Kepala Desa agar betul-betul turun langsung ke Lapangan bersinergi dengan tenaga pendamping mengetahui persis permasalahan yang terjadi di lapangan dan memastikan bahwa data yang ada betul-betul penerima yang berhak serta layak diberikan bantuan.
“Penentuan penerima tidak boleh ada unsur politik, suka tidak suka, apalagi ada unsur nepotisme kesukuan atau kekeluargaan. Khusus para penyandang disabilitas tidak boleh dilewatkan,” ujar Bupati.
Selanjutnya Bupati juga menegaskan agar Dinas Sosial selalu mempersiapkan data yang valid dan mudah diakses serta Kepala Desa harus mempublikasikan data penerima bantuan salah satunya melalui media sosial.
Menutup arahannya Bupati Yohanis; agar semua bekerja dengan sepenuh hati, jujur dan penuh tanggungjawab. Agar apa yang dikerjakan menjadi berkat bagi orang banyak dan juga diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. (YB/RN)
