KUPANG, RANAKANEWS.com – Dalam rangka perayaan Hari Kartini yang ke- 147 tahun ini, saya merayakannya di kaki Gunung Lewotobi, tepatnya di Kantor Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur.
Ketika di undang saya langsung memutuskan untuk hadir bersama para penyintas khususnya perempuan dan anak apalagi pas momen perayaan Hari Kartini.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPPI NTT), Ana Waha Kolin, S.H, ketika diwawancara ranakanews.com terkait makna Hari Kartini 2026, Selasa (21/4/2026).
“Sebagai Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 6, saya punya kewajiban untuk menyapa mereka semua termasuk para penyintas, yang selama ini di timpa bencana erupsi Gunung Lewotobi. Para penyintas tidak membutuhkan sesuatu yang hebat tapi sentuhan tangan dan hati yang lebih dekat ke mereka, itulah yang diinginkan. Mereka butuh kasih, mereka butuh perhatian dan mereka butuh DOA dari kita semua,” ungkap An Kolin yang akrab disapa.
Menurutnya, momentum perayaan Hari Kartini di tengah-tengah penyintas Erupsi Lewotobi adalah “sesuatu yang luar biasa” dan momen ini harus menjadi start awal yang baik bagi pembangunan di bidang apa saja di kaki Gunung Lewotobi terutama bagi perempuan dan anak penyintas erupsi Gunung Lewotobi, “jadilah cahaya bagi perempuan dan anak, dan janganlah padamkan lilin yang sudah menyala”.
Sebagai anggota DPRD NTT An Kolin mengajak perempuan NTT untuk mengisi ruang sosial, politik, dan ekonomi guna membawa pencerahan bagi peningkatan peradaban bangsa.
Ia juga mengajak perempuan NTT untuk memperoleh pendidikan. Jika dulu R.A.Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan kesetaraan, maka di masa kini semangat itu hidup dalam berbagai bentuk pengapdian dan salah satunya melalui peran perempuan sebagai anggota legislatif.
“Pentingnya keterwakilan perempuan di DPRD NTT. Saat ini partisipasi perempuan NTT masih dibawah 30 persen. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.
Jadi mereka adalah Kartini masa depan, yang tidak hanya memperjuangkan haknya sendiri, tetapi juga menjaga hak demokrasi seluruh rakyat,” pungkas Sekretaris Komisi IV DPRD NTT. (TD)
