TTP Waiblama Sosialisasi SDGs dan Validasi BLT DD Tahun 2021

MAUMERE, RANAKA-NEWS.com- Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan Waiblama bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Kabupaten Sikka melakukan sosialisasi mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau biasa dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan Validasi calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langusng Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2021. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Camat Waiblama, Kamis (25/2/2021).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Waiblama, Antonius Jabo Liwu, SIP dan dihadiri oleh Sekretaris Camat Waiblama, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Waiblama, para Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Bertindak sebagai Narasumber adalah, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Waiblama, Silvester Moan Nurak, kepada RANAKA-NEWS.com, mengatakan, kegiatan sosialisasi ini berkaitan pelaksanaan sensus partisipatoris SDGs dan validasi calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021.

“Dengan demikian  goal yang mau dihasilkan adalah target waktu pelaksanaan Sensus Pertisipatoris SDGs dan Musyawarah Desa Khusus validasi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” ujarnya.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, Albertus Ben Bao, mengatakan, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dimulai sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017. Perpres inilah yang menjadi dasar lahirnya SDGs Desa.

Menurutnya, SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind).

Pembangunan Desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.

SDGs, kata Ben Bao, memiliki  5 prinsip yang menyeimbangkan dimensi ekonomi  yakni, kemausiaan (people), Bumi (planet), kemakmuran (prosperty),perdamaian (peace), dan kerjasama (partnership).

Sementara, Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa, Wihelmus Wellem Weu menjelaskan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 Tahun 2020, Dana Desa di tahun 2021 diarahkan pada tiga  hal utama  yakni,

Pertama, Pemulihan ekonomi masyarakat yang berbasis BUMDes dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Kedua, kegiatan Aman Covid-19 yang dialokasikan sebesar 8 persen dari total Dana Desa. Dan ketiga, Bantuan Lansung Tunai (BLT).

“Sesuai  PMK Nomor 222 tahun 2020 setiap Desa wajib menganggarkan BLT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2021 yang bersumber dari Dana Desa.  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan selama 12 bulan dengan besaran Rp300.000 perbulan,” tandasnya.

lebih lanjut, Terkait penentuan calon penerima BLT Dana Desa, Wellem Weu kembali menegaskan, tidak menggunakan pada 14 kriteria Keluarga Miskin dari Kementerian Sosial tetapi berdasarkan 4 kriteria dari Kementerian Desa.  Keempat  kriteria tersebut terdiri dari  keluarga miskin, penyakit kronis, belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS tetapi belum  menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Kata Wellem Weu, validasi dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus yang dilaksanakan oleh Badan permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa dan unsur masyarakat. Pemerintah Desa wajib menyiapkan data penerima BLT Dana Desa tahun 2020 dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru.

“Menurut  ketentuan, jika keluarga miskin atau sakit kronis belum terdata dalam DTKS maka layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Demikian juga, apabila sudah terdata namun belum mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Akan tetapi, bagi yang sudah terdata dalam DTKS dan sudah menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak berhak mendapatkan BLT DD. Sedangkan bagi keluarga yang tidak mendapatkan bantuan Langsung Tunai akan di dorong ke dalam kegiatan Padat Karya Tunai Desa dengan mengikuti ketentuan yang ada. Penentuan Kategori Miskin didasarkan pada SDGs,” jelasnya.

Pada Kesempatan tersebut Wellem Weu Weu Menjelaskan tentang Mekanisme Pendataan SDGs.

Di Katakan, Pendataan SDGs dilakukan oleh Tim Pendata yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Tim Pendata terdiri dari unsur masyarakat dengan  Kepala Desa sebagai Pembina. Tim Pendata melakukan pendataan di setiap Kepala Keluargga di wilayah Desa. kemudian, data hasil pendataan ini diolah dan di masukkan ke dalam Aplikasi System Informasi Desa ( SID).

“Data SDGs ini di pergunakan untuk perencanaan pembangunan Desa beserta Penganggarannya. Untuk itu ia berharap tidak ada satu Kepala keluarga pun terlewatkan dalam pendataan ini,” pungkasnya.

Kegiatan ini diahkiri dengan penyususnan Rencana Aksi Pendataan SDGs dan Validasi Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun 2021 yang dipandu oleh Pendamping Desa Pemberdayaan. (MN/T)