Hukrim  

Pengacara Eks Kapolres Ngada: “Anak Bukan Korban, Mereka Produsen dan Konsumen dalam Kesepakatan”

Kuasa hukum terdakwa, Akhmad Bumi, S.H, (Kedua) dari kanan.

KUPANG, RANAKANEWS.com – Sidang perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan terdakwa eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja, S.I.K, terus menyita perhatian publik.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang kini memasuki pertengahan dengan saksi-saksi hampir rampung diperiksa. Pekan depan, giliran ahli digital forensik Mabes Polri yang akan dihadirkan sebelum masuk ke pemeriksaan saksi atau ahli dari pihak terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa, Akhmad Bumi, SH, kepada wartawan di Kupang, Kamis (22/8/2025) menjelaskan bahwa meski persidangan belum tuntas, sejumlah fakta penting sudah mulai terbentuk dari rangkaian pemeriksaan saksi dan ahli yang berlangsung maraton.

Menurutnya, baik kuasa hukum terdakwa, jaksa penuntut umum, maupun majelis hakim masing-masing sudah memiliki gambaran fakta sesuai sudut pandang dan kepentingannya.

Akhmad menegaskan bahwa ada tiga fakta besar yang muncul sejauh ini. Pertama, adanya praktik prostitusi online yang melibatkan anak-anak. Dalam konteks ini, menurutnya tidak tepat jika langsung menyebut anak-anak sebagai korban.

“Bagi saya, tidak tepat menggunakan diksi korban. Kalau korban, artinya ada yang dirugikan. Faktanya mereka saling menguntungkan. Jadi lebih tepat disebut produsen dan konsumen,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam hubungan tersebut, anak bertindak sebagai produsen yang menyediakan jasa, sementara konsumen adalah pihak yang tertarik dan bersedia membayar. Ada barang, ada harga, ada hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan itu.

Fakta kedua adalah adanya konsumen yang memang secara sadar melakukan kontak dengan pihak produsen dan sepakat dengan tawaran yang ada.

Sedangkan fakta ketiga adalah keberadaan mucikari yang berperan sebagai perantara. Akhmad menilai hubungan produsen dan konsumen dalam konteks ini bahkan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Namun, ia menambahkan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat dari kacamata hukum semata. Fenomena tersebut, katanya, adalah akumulasi dari banyak tekanan hidup. Anak-anak terjebak karena desakan ekonomi, rendahnya pendidikan, lingkungan pergaulan yang negatif, derasnya arus teknologi informasi, disfungsi keluarga, hingga gaya hidup hedonis.

“Mereka butuh uang untuk bertahan hidup, membeli pakaian, membeli gawai seperti Android bahkan iPhone. Mereka berada pada usia produktif tapi putus sekolah. Tekanan hidup itu nyata,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menyoroti lemahnya peran keluarga. “Banyak orang tua tidak peduli. Anak keluar sore, pulang dini hari, tapi tidak ada rasa gelisah. Bahkan ini bukan sekali dua kali, melainkan sudah kebiasaan. Jadi ada disfungsi keluarga yang harus diperhatikan,” tambah Akhmad.

Menurutnya, kasus ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat penegak hukum. Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan serta menjamin pendidikan murah atau gratis bagi anak-anak. Orang tua harus memperkuat pengawasan di dalam keluarga. Tokoh agama diharapkan turun tangan memperkuat iman dan moral anak-anak sebagai filter dalam pergaulan.

Sementara sekolah diminta memperkuat kurikulum pembinaan karakter. “Penegak hukum baru bekerja ketika kasus sudah terjadi di hilir. Padahal yang lebih penting adalah memperkuat pencegahan di hulu. Kalau hanya mengandalkan pengacara, polisi, jaksa, hakim, atau konseling LPSK, itu artinya masalah sudah terjadi. Lebih penting kita cegah dari awal,” pungkas Akhmad Bumi. (RL)

error: Konten dilindungi!