Oleh: Eugenius D.P. Ngewang
Wacana mengenai ketahanan ekonomi perdesaan kembali hangat diperbincangkan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan bahwa masyarakat di pedalaman tidak bersentuhan langsung dengan naik-turunnya mata uang dolar Amerika Serikat. Lewat sudut pandang yang populis, denyut ekonomi di desa dinilai bertumpu pada kekuatan lokal yang mandiri. Aktivitas jual-beli sehari-hari berjalan menggunakan rupiah tanpa perlu pusing memikirkan dinamika bursa valuta asing. Niat di balik pernyataan ini tentu sangat baik, yakni menyebarkan rasa tenang, optimisme, dan keyakinan pada kekuatan domestik di tengah situasi global yang tidak menentu.
Namun, jika dibedah dari sisi sosiologis, gagasan ini justru mengajak kita untuk bercermin lebih dalam melihat kondisi riil perdesaan hari ini. Kita diajak ikut memikirkan apakah desa benar-benar punya kekebalan alami tersebut, atau malah sebenarnya sedang terikat erat dalam jejaring ekonomi global yang tidak kasat mata.
Untuk melihat kerumitan ini secara jernih, Teologi Asia menawarkan cara pandang yang lahir dari pengalaman perjuangan masyarakyat dunia ketiga. Pendekatan ini tidak hanya melihat persoalan ekonomi dari sisi material, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dan sosial yang membentuk kehidupan masyarakyat kecil. Dengan memahami kemiskinan sebagai persoalan yang bersifat struktural, kita dapat merefleksikan posisi desa di tengah arus modernisasi tanpa terjebak pada cara berpikir yang mempertentangkan desa dan kota.
Perspektif ini mengajak kita melihat realitas secara lebih mendalam, melampaui slogan-slogan yang sering menutupi keadaan yang sebenarnya sering terjadi di lapangan. Dalam praktiknya, masih banyak pengambil kebijakan yang memandang desa sebagai ruang yag identik dengan kehidupan agraris tradisional, penuh keaslian, dan jauh dari pengaruh perkembangan zaman.
Desa sering digambarkan sebagai tempat yang tenang dengan hamparan sawah hijau, petani yang mengolah tanah secara sederhana, serta kehidupan masyarakyat yang erat dalam semangat kebersamaan. Anggapan bahwa desa tidak membutuhkan dolar seolah memperpanjang romantisasi tersebut, menempatkan desa dalam sebuah ruang steril yang kedap udara. Padahal, jika kita telusuri rantai pasoknya secara nyata, batas geografis dan administratif desa sudah lama menyatu dengan pasar global yang saling terhubung.
Petani di pelosok negeri memang memegang lembaran rupiah saat berbelanja kebutuhan sehari-hari, tetapi daya beli dari rupiah yang mereka pegang itu nyatanya sangat dipengaruhi oleh pergerakan dolar di tingkat dunia. Hal ini terlihat sangat jelas pada modal utama pertanian yang paling mendasar, seperti pupuk dan benih. Mayoritas bahan baku untuk pupuk kimia di Indonesia didatangkan lewat jalur impor yang transaksinya menggunakan dolar.
Begitu pula dengan pengembangan benih hibrida, pakan ternak, hingga pestisida yang sebagian besar diproduksi oleh perusahaan multinasional. Ketika dolar menguat, biaya produksi di pabrik-pabrik manufaktur pertanian otomatis ikut naik dan dampaknya merembes hingga ke toko-toko kecil di desa. Ujung-ujungnya, petani lokal kaget melihat harga modal bertani mereka melonjak tinggi, tanpa pernah tahu apa kaitan logis antara sawah yang mereka cangkul dengan kebijakan bank sentral di belahan dunia lain.
Di titik inilah pemikiran teolog terkemuka asal Sri Lanka, Aloysius Pieris, menjadi kian bermakna untuk membedah situasi tersebut. Pieris memberikan analisis sosiologis-teologis yang tajam tentang konsep Mammon. Mammon dipahami sebagai perwujudan dari kekuatan sistem ekonomi kapitalisme global yang mengumpulkan modal tanpa wajah. Kekuatan ini merayap dan mengikat tatanan sosial masyarakat bawah lewat sistem yang sangat rapi. Pieris mengingatkan bahwa di Asia, Mammon bekerja dengan cara mengintegrasikan daerah-daerah pinggiran seperti desa ke dalam pusat kapitalisme global dengan pola yang eksploitatif.
Pandangan Pieris ini membuyarkan khayalan tentang kekebalan suatu daerah dari cengkraman pengaruh ekonomi dunia. Desa tidak pernah sepenuhnya berdiri sendiri karena sistem ini telah mengubah ruang perdesaan menjadi pasar bagi produk global, sekaligus tempat mengambil hasil bumi dengan harga murah yang ditentukan oleh bursa internasional. Karena itu, jika merefleksikan pemikiran Pieris, anggapan bahwa orang desa tidak urusan dengan dolar bisa membuat kita abai pada cara kerja kapitalisme global yang hegemonik.
Menganggap desa tidak ada hubungannya dengan dolar sama saja dengan mengabaikan kenyataan bahwa leher perekonomian petani kecil saat ini terikat oleh ketergantungan yang tinggi pada bahan-bahan pertanian impor. Pemikiran Pieris menyadarkan kita bahwa kapitalisme global tidak butuh izin atau paspor dari warga desa untuk menggerus daya beli mereka, sebab ia masuk langsung ke jantung pertahanan desa lewat kenaikan harga barang pokok serta modal tani yang dikendalikan mata uang asing.
Dari dasar pemikiran tersebut, kita bisa memahami esensi kemiskinan struktural secara lebih utuh. Dalam ruang Teologi Pembebasan Asia, kemiskinan bukanlah takdir yang digariskan, nasib buruk, atau akibat dari kemalasan pribadi. Kemiskinan adalah suatu produk antropologis juga terbentuk oleh kebijakan politik, aturan agraria, dan ketimpangan ekonomi. Masyarakat desa sering kali terjebak dalam apa yang disebut dosa struktural, sebuah kondisi di mana ketidakadilan telah melembaga secara rapi. Saat seorang petani memeras keringat dari fajar hingga petang tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang layak, di sanalah ketidakadilan struktural sedang terjadi. Nilai dari kerja keras mereka dihargai terlalu murah oleh sistem yang dikuasai oleh jaringan pemilik modal besar.
Teologi Asia mengingatkan bahwa sistem yang timpang ini sering kali berjalan mulus karena dibungkus oleh narasi-narasi penenang yang melenyapkan kewaspadaan. Ketika ruang publik diyakinkan bahwa masyarakat desa aman dari krisis global hanya karena tidak memegang mata uang asing, narasi itu secara tidak langsung melanggengkan kondisi yang ada. Hal ini bisa menghambat upaya reformasi yang mendasar karena masyarakat telanjur dihibur dengan indahnya hidup dalam kesederhanaan, sementara hak-hak mendasar mereka untuk memiliki tanah, mendapatkan modal yang adil, serta perlindungan harga dari negara menjadi terabaikan. Bagi pemikiran sosial yang kritis di Asia, tugas utama kita adalah membuka tabir pemikiran seperti ini agar kita bisa melihat kenyataan apa adanya dan mulai merancang perubahan yang menyentuh akar masalah.
Prinsip penting lainnya adalah Preferential option for the Poor, sebuah komitmen untuk berpihak pada mereka yang miskin dan lemah. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang punya hati harus mewujud dalam pembelaan nyata bagi masyarakat di lapisan terbawah. Kalimat penyejuk bahwa desa tidak butuh dolar mencerminkan pola komunikasi politik yang ingin menjaga ketenangan psikologis masyarakat agar pasar tidak panik. Namun, jika dilihat dari etika teologis, ketenangan batin saja tidak cukup tanpa adanya keadilan yang transformatif. Kita tidak bisa menyembuhkan penyakit yang sudah menahun hanya dengan memberikan kata-kata penahan rasa sakit. Keberpihakan yang jujur menuntut semua pihak, terutama pemerintah, untuk berani mengakui bahwa desa saat ini sedang rapuh diterpa badai ekonomi global, sehingga langkah penyelamatan yang strategis bisa dirancang secara tepat sasaran.
Langkah nyata dari keberpihakan ini harus dimulai dari reformasi agraria yang menyentuh substansi, yaitu membagikan lahan secara adil kepada para petani gurem agar mereka menjadi pemilik sah di atas tanah mereka sendiri. Selain itu, negara perlu membangun kemandirian modal pertanian dengan menghidupkan industri pupuk dan benih nasional berbasis riset lokal. Dengan begitu, ketergantungan pada bahan baku impor yang serba dolar bisa dipangkas pelan-pelan demi menghadapi dominasi kapitalisme global. Langkah ini juga wajib diikuti dengan penguatan kelembagaan di desa, seperti menghidupkan kembali peran koperasi unit desa serta memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memutus rantai tengkulak yang merugikan, sekaligus mengembalikan keuntungan ekonomi ke tangan para petani di tingkat lokal.
Melihat perjalanan sepuluh tahun terakhir, aliran dana desa yang begitu besar menunjukkan adanya niat politik yang kuat untuk memajukan perdesaan. Namun, pembangunan fisik seperti jalan beton, jembatan, dan balai desa megah sering kali belum mampu menyelesaikan akar kemiskinan struktural jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas manusia dan kemandirian ekonomi yang riil. Desa terkadang masih diposisikan sekadar sebagai tempat pembangunan atau alat proyeksi politik para elite di pusat. Ketika pemikiran para elite menganggap kehidupan desa itu statis dan kebal dari dinamika dunia, di sanalah kita meremehkan kecerdasan dan kemampuan adaptasi warga desa. Padahal, mereka kini sudah melek informasi dan langsung merasakan perihnya inflasi sewaktu membeli kebutuhan pokok di kios tetangga.
Teologi Asia selalu percaya bahwa masyarakat yang terpinggirkan adalah penggerak utama sejarah yang memiliki kearifan lokal untuk membawa perubahan. Oleh karena itu, mendengarkan suara jujur dari warga desa jauh lebih penting ketimbang mendikte apa yang harus mereka rasakan agar merasa aman. Kebijakan yang merangkul semua pihak harus lahir dari obrolan yang setara antara negara dan warga desa, di mana negara hadir mendengar keluh kesah nyata para petani dan menjawabnya dengan solusi jangka panjang. Pernyataan mengenai hubungan desa dan dolar ini sebenarnya bisa kita jadikan pemantik diskusi yang sehat untuk mengartikan ulang apa itu kemandirian ekonomi sejati. Kemandirian tidak akan pernah lahir dari cara mengurung diri dalam imajinasi, melainkan dengan memperkuat fondasi domestik agar kokoh menghadapi setiap guncangan dari luar.
Sebagai penutup dari uraian panjang ini, dapat diketahui bahwa pemikiran Aloysius Pieris tentang cengkeraman sistem ekonomi global memberi kita kompas moral yang berharga, bahwa usaha membebaskan manusia dari jerat kemiskinan adalah kerja bersama yang butuh kerendahan hati untuk melihat realitas secara objektif. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat desa berjuang sendirian di tengah derasnya arus kapitalisme dunia, sementara kita justru menidurkan mereka dengan cerita kemandirian yang semu. Masa depan Indonesia sejatinya ada di desa. Ketika desa-desa kita mampu berdaulat atas pangannya sendiri tanpa disetir oleh korporasi global, di situlah desa benar-benar merdeka dari dolar. Tugas pemerintah dan kita semua adalah mewujudkan impian tersebut lewat kerja nyata, kebijakan struktural yang adil, serta ketegasan moral demi membangun tatanan hidup masyarakat yang adil dan bermartabat.
Penulis: Mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
